Ulasan Buku “Ekonomi Pembangunan Syariah” : Sebuah Transformasi Pertumbuhan dan Kesejahteraan Negara-Negara OKI

Buku ini ditulis oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti yang merupakan sepasang suami istri sekaligus pakar di bidang ekonomi syariah. Di dalam buku ini menyajikan konsep ekonomi pembangunan syariah terutama peran dari negara dan masyarakat.

Perekonomian negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) masih berada pada kondisi perekonomian yang tertinggal dari negara-negara lain. Meskipun selama tiga dekade terakhir perekonomian negara-negara OKI menunjukkan kenaikan, namun sekitar 27,2 persen dari total penduduknya masih hidup dengan penghasilan di bawah 1,25 US dollar per hari. Sementara, tingkat pengangguran dalam negara-negara OKI mencapai angka 9,4 persen,  menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih jauh tertinggal dengan tingkat pengangguran rata-rata dunia yakni sebesar 6,8 persen.

Negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki sumber daya yang melimpah. Namun, sumber daya alam tersebut tidak sepenuhnya mampu dikuasai oleh negara-negara OKI sebagai tuan rumah, justru sumber daya alam ini banyak dikuasai oleh asing. Faktor-faktor produksi seharusnya bisa dikuasai dan dimanfaatkan secara utuh, sehingga hasilnya optimal.

Dengan melihat kondisi tersebut, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih mampu mengakomodir kebutuhan umat muslim di seluruh dunia, agar umat muslim menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Pendekatan ini adalah pendekatan ekonomi pembangunan syariah yang bersifat komprehensif dan holistik. Hal ini juga sejalan dengan riset K.A. Ishaq (2003) yang menyatakan bahwa di antara penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan budaya lokal. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi pembangunan syariah memiliki posisi strategis di negara-negara OKI.

Ekonomi pembangunan syariah ialah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Konsep ekonomi pembangunan syariah memiliki keseimbangan antara aspek materil dan aspek moral. Keseimbangan ini adalah jalan menuju kebahagian yang hakiki, dan dapat menghantarkan manusia kembali pada hakikat kemananusiannya yang sesuai dengan sunatullah kehidupan.

Ekonomi pembangunan syariah dapat terefleksikan dalam kesatuan bangunan di antara tiga sektor perekonomian syariah, yaitu sektor riil, sektor keuangan syariah, dan sektor ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf). Kekeliruan-kekeliruan premis ekonomi konvensional menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi sering kali terjadi trade off, dimana keduanya bergerak ke arah berlawanan. Namun, dalam ekonomi syariah paradoks ini diminimalisir dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dan distribusi menjadi pertumbuhan dengan distribusi. Pertumbuhan ekonomi sangat bertumpu pada sektor riil yang didukung oleh keuangan syariah. Sedangkan distribusi dan pemerataan sangat bergantung pada kinerja sektor ZISWAF.

Pertumbuhan ekonomi dalam konsep Islam tidak semata dilihat dari pertumbuhan barang dan jasa, namun juga terkait aspek moralitas dan kualitas akhlak. Ukuran keberhasilan pertumbuhan tersebut ditinjau dari sisi perbaikan agama, sosial, dan kemasyarakatan. Paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya yang dapat diinvestasikan, sumber daya manusia dan entrepreneurship, serta teknologi dan inovasi.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan. Namun, kesejahteraan yang hakiki hanya akan lahir dari sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan aspek tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pandangan Islam, kedaulatan ekonomi merupakan hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa. Kedaulatan ekonomi akan menentukan sebuah kedaulatan bangsa, apakah bangsa tersebut didekte bangsa lain atau tidak. Jalan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi ini adalah dengan kebijakan ekonomi berbasis maslahah atau kepentingan umum. Kemudian, aspek tata kelola perekonomian yang berbasis transparansi merupakan hal yang sangat mendasar, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara terbuka terhadap negara.

Oleh karena itu, perbaikan pembangunan ekonomi di negara-negara OKI perlu memperhatikan intrumen pembangunan berdasarkan aspek agama dan budaya lokal dengan tetap memperhatikan koridor Al-Qur’an dan Sunnah. Pembangunan ekonomi syariah juga mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara negara dengan masyarakat, antara state dengan civil society. Keduanya harus ditempatkan dalam perspektif yang saling mendukung dan proporsional, bukan dalam perspektif konflik.